REVIEW BUKU KUMPULAN PUISI
Sekarang ini, puisi mulai di gabungkan dan dijadikan buku kumpulan puisi. Berbagai jenis puisi baru mulai bermunculan seperti puisi cinta, puisi kesedihan, puisi penyesalan, dll. Buku kumpulan puisi kontemporer yang akan saya review adalah kumpulan puisi dari berbagai orang yang karyanya telah digabungkan.
Contoh puisi kontemporer :
Jembatan Ampera
Malam ini
Aku bergembira
Berada di atas Jembatan Ampera
Jembatan yang megah terkenal di Indonesia
Pemandangan malam
Sungguh indah menawan
Terlihat lampu – lampu nelayan berjalan
Di sungai Musi mereka mencari ikan
Suasana itu
Menggoncang jiwaku
Mengajakku lebih
Mensyukuri karunia Ilahi
Rasanya……
Aku tak ingin pulang
Aku ingin menghabiskan hari libur di sini
Di atas Jembatan Ampera yang indah ini
Di dalam puisi ini yang berjudul “ Jembatan ampera “ ini, tema yang disajikan penulis adalah kebahagiaan atau kegembiraan. Perasaan sang penulis merasa bahagia karena dia senang saat berada di jembatan ampera. Sang penulis bangga bahwa jembatan ampera adalah salah satu jembatan yang terkenal di Indonesia.
Nada saat membaca puisi ini dapat dibawakan seperti riang dan senang karena tema puisi ini adalah kebahagiaan. Di dalam puisi ini, sang penulis tidak menggunakan kata – kata yang sulit dimengerti. Bahkan kata – kata yang digunakan sudah bahasa yang sering diucapkan orang jaman sekarang. Kata – kata dalam puisi tidak terlalu panjang yang terpenting adalah maknanya jelas untuk para pembaca.
Di puisi ini, sang penulis menuliskan hal yang benar terjadi dan tidak menggunakan imajinasinya. Karena penulis ingin memperlihatkan perasaan yang sebenarnya kepada pembaca. Kata kongkret dibutuhkan di dalam puisi agar para pembaca dapat merasakan, menggambarkan keadaan yang ada di dalam puisi tersebut. Pada kalimat Terlihat lampu – lampu nelayan berjalan, Di sungai Musi mereka mencari ikan terlihat jelas bahwa sang penulis memberikan gambaran saat itu ada seorang nelayan yang sedang mencari ikan.
Di dalam puisi ini selain kebahagiaan ada juga makna agama yaitu pada kalimat Menggoncang jiwaku, Mengajakku lebih , Mensyukuri karunia Ilahi. Bahwa sang penulis menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus tetap mensyukuri semua apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Di beberapa kalimat puisi bermajas personifikasi terlihat pada kalimat Terlihat lampu – lampu nelayan berjalan dan Menggoncang jiwaku. Di kalimat tersebut, sang nelayan seolah – olah lampu nelayan itu berjalan di atas sungai Musi. Dan seolah – olah jiwa sang penulis bergoncang.
Amanat yang terkandung adalah bahwa kita sebagai manusia harus tetap bersyukur kepada semua ciptaan-Nya. Karena dengan ciptaan-Nya, kita dapat semakin tertarik untuk tetap beribadah dan dapat memberikan kesejukan kepada hati kita.
Di puisi yang lain yang ada di dalam buku kumpulan ini, para penulis juga mencurahkan rasa kebahagiaan. Selain itu ada juga yang menggunakan tema tentang Tuhan dan ciptaan-Nya. Dan penggunaan bahasa sama seperti puisi ini. Jadi di dalam buku kumpulan puisi ini, jenis puisinya adalah puisi baru.
Kamis, 03 Juni 2010
Review Buku Sains
KEHIDUPAN TUMBUHAN LAUT
Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan. Jumlah pulaunya lebih dari 17.000 buah yang terbentang di sepanjang khatulistiwa. Luas daratannya hampir 2 juta km². Luas lautnya mencapai 6 juta km². Panjang pantai Negara Indonesia sekitar 81.000 km. Nampaknya jelas bahwa Negara kita adalah Negara bahari. Tetapi sayangnya, bangsa kita berorientasi pada daratan. Kemudian kota – kota besar pun dibangun sangat megah dan itu sangat berorientasi pada daratan. Laut bagi Negara kita adalah jalan raya alam yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lain. Kita hanya perlu mengembangkan transportasinya.
Negara kita mengandung banyak kekayaan, seperti ikan, rumput laut, mutiara, dll. Terumbu karang un sangat banyak jumlahnya. Hal ini dapat membuat pariwisata bahari. Banyak orang menggantungkan hidupnya dengan membudidayakan ikan, rumput laut, dll. Misalnya rumput laut, kita dapat memngolah rumput laut menjadi agar – agar yang seratnya tinggi. Jenis yang bisa dibuat agar – agar adalah Gracillaria Sp. Nantinya agar – agar di proses menjadi bubuk yang di bungkus dan dipasarkan ke berbagai tempat. Kemudian jika dimasak akan menjadi agar – agar yang lezat. Di laut ada dua kelompok tumbuhan laut. Yang pertama adalah rumput laut dan yang kedua adalah ganggan laut. Rumput laut hanya ada satu jenis yaitu eelgrass. Ganggang laut dikelompokkan menurut warnanya seprti ganggan hijau, ganggang merah, ganggang coklat, ganggang biru, ganggang emas, dan ganggang api.
Eelgrass adalah tumbuhan yang tumbuh di dasar laut. Akarnya tertanam dalam sedimen atau endapan di dasar laut. Kumpulan eelgrass membentuk padang eelgrass.Eelgrass memiliki daun berwarna hijau tua, bentuknya panjang dan sempit seperti pita dengan ujung daun bulat. Tinggi rumput laut mencapai 20 – 30 cm. Akar pada rumput laut yaitu akar rhizome. Akar ini rongga udara. Rongga udara ini yang membuat rumput laut dapat bergerak mengikuti arus air. Eelgrass mempunyai bunga. Tetapi berbeda dengan tumbuhan lainnya yang hidup didarat untuk melakukan penyerbukan dengan bantuan hewan. Kalau rumput laut, bunganya tidak dapat menarik perhatian hewan untuk melakukan penyerbukan. Bunga eelgrass menghasilkan serbuk sari berfilamen. Serbuk sari ini kemudian dilepaskna ke air dan menyebar mengikuti arus dan ombak. Eelgrass adalah tumbuhan perennial atau tahunan ( tumbuhan yang tetap hijau sepanjang musim ). Tumbuhan ini berkembang biak secara vegetative dengan akar rhizome dan dengan biji. Daerah tumbuhnya ditentukan oleh kejernian air dan adanya sinar matahari.
Ganggang adalah tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tetapi memiliki klorofil. Sebagian besar hidup di di air tawar maupun air asin. Ganggang laut tumbuh di perairan dangkal sampai kedalaman 30 meter. Namun ada beberapa jenis ganggang yang hidup pada kedalaman 280 meter. Ganggang laut biasanya melekat pada benda padat seperti batu, karang, dll. Ganggang laut memiliki akar yang berfungsi untuk berpegangan pada benda padat.
Ganggang hijau dapat menghasilkan klorofil. Klorofil digunakan untuk berfotosintesis. Ganggang hijau hanya bisa hidup di laut dangkal karena sinar matahari dapat tembus sampai kedalaman yang dangkal.
Ganggang coklat mendapatkan warna cokelatnya dari pigmen warna yang disebut fukoxantin. Warna hijau – emas atau warna kopi berasal dari kombinasi pigmen dan pigmen lain yang menyerap sinar hijau – biru dari sinar matahari. Sargassum merupakan anggoa ganggang cokelat yang tumbuh mengapung bebas di lingkungan tropis. Di samudra atlantik, terdapat sekumpulan sargassum yang hidup mengapung bebas. Sebagian sargassum berkembang biak dengan seksual, tetapi ada juga yang secara fragmentasi.
Ganggang merah mendapatkan warna merah dari pigmen warna phycoerypthrin. Pigmen ini menutupi zat hijau daun sehingga yang muncul dan terlihat adalah warna merah. Sebenarnya ganggang merah ini memiliki klorofil hanya saja pigmen yang memantulkan warna merah dan menyerap warna hijau membuat warna yang terlihat merah muda atau merah – ungu. Ganggang ini bisa hidup di perairan yang hanya sedikit mendapatkan sinar matahari.
Bagi ekosistem laut, tumbuhan laut bermanfaat untuk :
1. Menciptakan struktur habitat yang lebih stabil,
2. Mengurangi dampak arus dan ombak yang sampai ke pantai, menstabilkan garis pantai, dan menciptakan perairan yang tenang tempat tersedianya bahan organic dan endapan,
3. Memberikan tempat tinggal bagi ikan maupun kerang muda,
4. Menjadi bahan organik sumber makanan,
5. Menciptakan habitat yang sangat berguna.
Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan. Jumlah pulaunya lebih dari 17.000 buah yang terbentang di sepanjang khatulistiwa. Luas daratannya hampir 2 juta km². Luas lautnya mencapai 6 juta km². Panjang pantai Negara Indonesia sekitar 81.000 km. Nampaknya jelas bahwa Negara kita adalah Negara bahari. Tetapi sayangnya, bangsa kita berorientasi pada daratan. Kemudian kota – kota besar pun dibangun sangat megah dan itu sangat berorientasi pada daratan. Laut bagi Negara kita adalah jalan raya alam yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lain. Kita hanya perlu mengembangkan transportasinya.
Negara kita mengandung banyak kekayaan, seperti ikan, rumput laut, mutiara, dll. Terumbu karang un sangat banyak jumlahnya. Hal ini dapat membuat pariwisata bahari. Banyak orang menggantungkan hidupnya dengan membudidayakan ikan, rumput laut, dll. Misalnya rumput laut, kita dapat memngolah rumput laut menjadi agar – agar yang seratnya tinggi. Jenis yang bisa dibuat agar – agar adalah Gracillaria Sp. Nantinya agar – agar di proses menjadi bubuk yang di bungkus dan dipasarkan ke berbagai tempat. Kemudian jika dimasak akan menjadi agar – agar yang lezat. Di laut ada dua kelompok tumbuhan laut. Yang pertama adalah rumput laut dan yang kedua adalah ganggan laut. Rumput laut hanya ada satu jenis yaitu eelgrass. Ganggang laut dikelompokkan menurut warnanya seprti ganggan hijau, ganggang merah, ganggang coklat, ganggang biru, ganggang emas, dan ganggang api.
Eelgrass adalah tumbuhan yang tumbuh di dasar laut. Akarnya tertanam dalam sedimen atau endapan di dasar laut. Kumpulan eelgrass membentuk padang eelgrass.Eelgrass memiliki daun berwarna hijau tua, bentuknya panjang dan sempit seperti pita dengan ujung daun bulat. Tinggi rumput laut mencapai 20 – 30 cm. Akar pada rumput laut yaitu akar rhizome. Akar ini rongga udara. Rongga udara ini yang membuat rumput laut dapat bergerak mengikuti arus air. Eelgrass mempunyai bunga. Tetapi berbeda dengan tumbuhan lainnya yang hidup didarat untuk melakukan penyerbukan dengan bantuan hewan. Kalau rumput laut, bunganya tidak dapat menarik perhatian hewan untuk melakukan penyerbukan. Bunga eelgrass menghasilkan serbuk sari berfilamen. Serbuk sari ini kemudian dilepaskna ke air dan menyebar mengikuti arus dan ombak. Eelgrass adalah tumbuhan perennial atau tahunan ( tumbuhan yang tetap hijau sepanjang musim ). Tumbuhan ini berkembang biak secara vegetative dengan akar rhizome dan dengan biji. Daerah tumbuhnya ditentukan oleh kejernian air dan adanya sinar matahari.
Ganggang adalah tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tetapi memiliki klorofil. Sebagian besar hidup di di air tawar maupun air asin. Ganggang laut tumbuh di perairan dangkal sampai kedalaman 30 meter. Namun ada beberapa jenis ganggang yang hidup pada kedalaman 280 meter. Ganggang laut biasanya melekat pada benda padat seperti batu, karang, dll. Ganggang laut memiliki akar yang berfungsi untuk berpegangan pada benda padat.
Ganggang hijau dapat menghasilkan klorofil. Klorofil digunakan untuk berfotosintesis. Ganggang hijau hanya bisa hidup di laut dangkal karena sinar matahari dapat tembus sampai kedalaman yang dangkal.
Ganggang coklat mendapatkan warna cokelatnya dari pigmen warna yang disebut fukoxantin. Warna hijau – emas atau warna kopi berasal dari kombinasi pigmen dan pigmen lain yang menyerap sinar hijau – biru dari sinar matahari. Sargassum merupakan anggoa ganggang cokelat yang tumbuh mengapung bebas di lingkungan tropis. Di samudra atlantik, terdapat sekumpulan sargassum yang hidup mengapung bebas. Sebagian sargassum berkembang biak dengan seksual, tetapi ada juga yang secara fragmentasi.
Ganggang merah mendapatkan warna merah dari pigmen warna phycoerypthrin. Pigmen ini menutupi zat hijau daun sehingga yang muncul dan terlihat adalah warna merah. Sebenarnya ganggang merah ini memiliki klorofil hanya saja pigmen yang memantulkan warna merah dan menyerap warna hijau membuat warna yang terlihat merah muda atau merah – ungu. Ganggang ini bisa hidup di perairan yang hanya sedikit mendapatkan sinar matahari.
Bagi ekosistem laut, tumbuhan laut bermanfaat untuk :
1. Menciptakan struktur habitat yang lebih stabil,
2. Mengurangi dampak arus dan ombak yang sampai ke pantai, menstabilkan garis pantai, dan menciptakan perairan yang tenang tempat tersedianya bahan organic dan endapan,
3. Memberikan tempat tinggal bagi ikan maupun kerang muda,
4. Menjadi bahan organik sumber makanan,
5. Menciptakan habitat yang sangat berguna.
Review Buku kumpulan cerpen
Buku kumpulan cerpen ini adalah beberapa karya yang dibuat oleh Haji Ali Akbar Navis. Beliau adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia pada masanya. A.A Navis lahir di Kampung Jawa, Padang, Sumatra Barat pada tanggal 17 November 1924 dan meninggal pada tanggal 22 Maret 2003. Banyak sekali cerpen yang telah dibuat oleh beliau.
Beberapa contoh buku kumpulan cerpen yang pernah di buat oleh A.A Navis seperti:
• Rubuhnya Surau Kami (1955)
• Bianglala (1963)
• Hujan Panas (1964)
• Kemarau (1967)
• Saraswati
• Si Gadis dalam Sunyi (1970)
• Dermaga dengan Empat Sekoci (1975)
• Di Lintasan Mendung (1983)
• Dialektika Minangkabau (editor, 1983)
• Alam Terkembang Jadi Guru (1984)
• Hujan Panas dan Kabut Musim (1990)
• Cerita Rakyat Sumbar (1994)
• Jodoh (1998)
A.A Navis juga membuat cerpen yang mengandung kritikan sosial. Tetapi ada juga nasehat – nasehat untuk diri sendiri, kehidupan yang menyenangkan dan juga mengharukan. Di laporan ini, saya akan membahas review dari buku kumpulan cerpen A.A Navis yang bernama Robohnya Surau Kami. Buku ini diterbitkan pada tahun 1955. Di dalam buku ini, terdapat 10 cerpen yang telah dibukukan yaitu Robohnya Surau Kami, Anak Kebanggaan, Nasihat - nasihat, Topi Helm, Datangnya dan Perginya, Pada Pembotakan Terakhir, Angin dari Gunung, Menanti Kelahiran, Penolong dan Dari Masa ke Masa.
10 cerpen ini jauh lebih baik daripada kumpulan A.A Navis sebelumnya yaitu Bianglala. Begitu kuat aroma tema dosa, iman dan perbuatan dari setiap cerpen, seperti mengandung kegelisahan A.A Navis pada kondisi keimanan atau sosial masyarakat di sekitarnya. Semua hal itu ada pada cerpen "Robohnya Surau Kami". Di dalam setiap cerpennya di buku ini, A.A. Navis menampilkan wajah Indonesia di zamannya dengan penuh kegetiran. Penuh dengan kata-kata satir dan cemoohan akan kekolotan pemikiran manusia Indonesia saat itu yang masih relevan di masa sekarang ini. Ada refleksi dan kritik sosial yang mendalam secara intrinsik di dalam ceritanya yang berlaku universal atau menyeluruh. Mengungkap persoalan hendaknya jangan kita menjadi orang yang sekedar ibadah tanpa mengetahui makna ibadah sesungguhnya.
Pada cerpen ini A.A Navis masih menggunakan kata – kata yang sulit untuk dimengerti dan belum sesuai dengan EYD. Dalam cerita ini, beliau menceritakan suasana yang memprihatinkan dan menyedihkan. Cerita ini mempunyai setting tempat di sebuah surau atau mushola yang sudah tua dan tampak rusak di bagian dalam dan luarnya. Di depan surau terdapat kolam ikan dan 4 kamar mandi. Peran utama dalam cerpen ini adalah seorang anak dan seorang kakek yang menjaga suraunya. Sebenarnya cerita ini adalah flashback karena kakek yang menjaga surau ini telah meninggal dunia tetapi ada seorang anak yang dulu masih teringat saat berbincang – bincang dengan kakek itu. Yang membuat sedih kakek hanya karena cerita Ajo Sidi tentang Haji Saleh. Saleh itu haji, tapi masuk neraka. Kenapa? Tuhan menjawab: 'Kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau tak masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak-istrimu sendiri sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis.'
Ada pun cerpen lainnya yang bersifat religi yaitu "Datangnya dan Perginya". Jadi pada buku kumpulan cerpen “ Rubuhnya Surau Kami” sebagian besar menceritakan tentang keimanan sesorang. Dan A.A Navis juga memberikan sebuah pesan kepada semua manusia agar selalu beribadah kepada Tuhan dan tahu maksud dari beribadah itu sendiri agar nanti saat akhir khayatnya manusia akan mendapat balasan dari Tuhan oleh semua amal ibadah kita masing – masing.
Beberapa contoh buku kumpulan cerpen yang pernah di buat oleh A.A Navis seperti:
• Rubuhnya Surau Kami (1955)
• Bianglala (1963)
• Hujan Panas (1964)
• Kemarau (1967)
• Saraswati
• Si Gadis dalam Sunyi (1970)
• Dermaga dengan Empat Sekoci (1975)
• Di Lintasan Mendung (1983)
• Dialektika Minangkabau (editor, 1983)
• Alam Terkembang Jadi Guru (1984)
• Hujan Panas dan Kabut Musim (1990)
• Cerita Rakyat Sumbar (1994)
• Jodoh (1998)
A.A Navis juga membuat cerpen yang mengandung kritikan sosial. Tetapi ada juga nasehat – nasehat untuk diri sendiri, kehidupan yang menyenangkan dan juga mengharukan. Di laporan ini, saya akan membahas review dari buku kumpulan cerpen A.A Navis yang bernama Robohnya Surau Kami. Buku ini diterbitkan pada tahun 1955. Di dalam buku ini, terdapat 10 cerpen yang telah dibukukan yaitu Robohnya Surau Kami, Anak Kebanggaan, Nasihat - nasihat, Topi Helm, Datangnya dan Perginya, Pada Pembotakan Terakhir, Angin dari Gunung, Menanti Kelahiran, Penolong dan Dari Masa ke Masa.
10 cerpen ini jauh lebih baik daripada kumpulan A.A Navis sebelumnya yaitu Bianglala. Begitu kuat aroma tema dosa, iman dan perbuatan dari setiap cerpen, seperti mengandung kegelisahan A.A Navis pada kondisi keimanan atau sosial masyarakat di sekitarnya. Semua hal itu ada pada cerpen "Robohnya Surau Kami". Di dalam setiap cerpennya di buku ini, A.A. Navis menampilkan wajah Indonesia di zamannya dengan penuh kegetiran. Penuh dengan kata-kata satir dan cemoohan akan kekolotan pemikiran manusia Indonesia saat itu yang masih relevan di masa sekarang ini. Ada refleksi dan kritik sosial yang mendalam secara intrinsik di dalam ceritanya yang berlaku universal atau menyeluruh. Mengungkap persoalan hendaknya jangan kita menjadi orang yang sekedar ibadah tanpa mengetahui makna ibadah sesungguhnya.
Pada cerpen ini A.A Navis masih menggunakan kata – kata yang sulit untuk dimengerti dan belum sesuai dengan EYD. Dalam cerita ini, beliau menceritakan suasana yang memprihatinkan dan menyedihkan. Cerita ini mempunyai setting tempat di sebuah surau atau mushola yang sudah tua dan tampak rusak di bagian dalam dan luarnya. Di depan surau terdapat kolam ikan dan 4 kamar mandi. Peran utama dalam cerpen ini adalah seorang anak dan seorang kakek yang menjaga suraunya. Sebenarnya cerita ini adalah flashback karena kakek yang menjaga surau ini telah meninggal dunia tetapi ada seorang anak yang dulu masih teringat saat berbincang – bincang dengan kakek itu. Yang membuat sedih kakek hanya karena cerita Ajo Sidi tentang Haji Saleh. Saleh itu haji, tapi masuk neraka. Kenapa? Tuhan menjawab: 'Kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau tak masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak-istrimu sendiri sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis.'
Ada pun cerpen lainnya yang bersifat religi yaitu "Datangnya dan Perginya". Jadi pada buku kumpulan cerpen “ Rubuhnya Surau Kami” sebagian besar menceritakan tentang keimanan sesorang. Dan A.A Navis juga memberikan sebuah pesan kepada semua manusia agar selalu beribadah kepada Tuhan dan tahu maksud dari beribadah itu sendiri agar nanti saat akhir khayatnya manusia akan mendapat balasan dari Tuhan oleh semua amal ibadah kita masing – masing.
Kewarganegaraan
PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM KEMAJEMUKAN DI INDONESIA
Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku. Sebagaimana kita ketahui, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman tetapi lebih merupakan anugerah. Untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan diantara semua komponen bangsa, maka perbedaan itu harus disikapi sedemikian rupa sehingga terjalin keserasian hidup. Kewarganegaraan Indonesia Kewarganegaraan Indonesia Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1946 Menurut Persetujuan Keewarganegaraan dalam KMB Menurut UU No.62 Tahun 1958 Menurut UU NO. 12 Tahun 2006 Menurut UUD 1945.
Dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia, Kedudukan warga negara pada dasarnya adalah sebagai pilar terwujudnya Negara. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain di dunia, pada dasarnya kedudukan warga negara bagi negara Indonesia diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan, yaitu :
1. UUD 1945
Dalam konteks UUD 1945, Kedudukan warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26 yaitu :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang warga Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesai.
3. Hal-hal mengenai warga negara penduduk di atur dengan UU.
2. UU No. 3 tahun 1946
Undang-undang No.3 ialah tentang warga negara dan penduduk negara adalah peraturan derivasi dibawah dibawah UU 1945 yang digunakan untuk menegakan kedudukan Negara RI dengan warga negaranya dan kedudukan penduduk negara RI.
3. UU No. 62 tahun 1958
UU No.62 tahun 1958 merupakan penyempurnaan dari UU tentang kewarga negaraan yang terdahulu. UU No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI merupakan produk hukum derivasi dari pasal 5 dan 144 UUD RI 1950 yang sampai saat ini masih berlaku dan tetap digunakan sebagai sumber hakum yang mengatur masalah kewarganegaraan di Indonesai setelah kurang lebih 48 tahun berlaku, dan saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi. Pernasalahan kewarganegaraan yang semakin kompleks ternyata tidak mampu ditampung oleh undang-undang ini.
4. UU No.12 tahun 2006
RUU Kewarganegaraan yang baru ini memuat beberapa subtansi dasar yang lebih revolusioner dan aspiratif, seperti :
1. Siapa yang mnjadi warga negara Indonesia
2. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia
3. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Ketentuan pidana
Dalam NKRI, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, agama dan pertahanan keamanan.
Berikut ini dijelaskan lebih lanjut wujud persamaan kedudukan warga negara di indonesia dalam berbagai bidang kehidupan.
1. Bidang ekonomi
Setiap individu memiliki kesamaan untuk melakukan usaha ekonomi seperti berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dsb. Untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidupnya.
2. Bidang budaya
Setiap warga negara mempunyai kesamaan hak dalam mengembangkan seni, misalnya berkreasi dalam seni tari, seni lukisseni musik seni pahat seni bangunan dsb.
3. Bidang politik
Setiap orang memiliki hak politik yang sama, yakni individu berhak memilih, menjadi anggota salah satu partai, atau mendirikan partai politik.
4. Bidang hukum
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, yakni berhak untuk mengadakan pembelaan, penuntutan, berperkara di depan pengadilan, dsb.
Berikut ini dijelaskan secara lebih rinci terntang persamaan kedudukan warga negara, dalam berbagai bidang kehidupan.
1. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian adanya hak asasi dalam bidang hukum dan politik.
2. Persamaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (ekonomi)
Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini memencarkan persamaan akan keadilan sosial dan kerakyatan. Ini berarti hak asasi ekonomi warga negara dijamin dan diatur pelaksanaanya.
3. Persamaan dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul (politik)
Pasal 28 E ayat (3) menetapkan warga negara dan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis dan memberi kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negaranya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang politik.
4. Persamaan dalam HAM
Dalam Bab X A tentang hak asai manusia dijelaskan secara tertulis bahwa negara memberikan dan mengakui persamaan setiap warga negara dalam menjalankan HAM. Mekanisme pelaksanaan HAM secara jelas ditetapkan melalui pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.
5. Persamaan dalam agama
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasar pasal ini tersurat jelas bahwa begara menjamin persamaan setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME dijalankan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
6. Persamaan dalam upaya pembelaan negara
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Lebih lanjut, pasal 30 UUD 1945 memuat ketentuan pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal tersebut secara jelas dapat kita ketahui bahwa negara memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang ingin membela Indonesia.
7. Pesamaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam masalah pendidikan dan kebudayaan. Kedua pasal ini menunjukan bahwa begitu konsen dan peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan warga negara Indonesia. Setiap warga negara mendapat porsi yang sama dalam kedua masalah ini.
8. Persamaan dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial
Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian dan kesejahteraan diatur dalam Bab XIV pasal 33 dan 34. pasal 33 mengatur masalah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Selanjutnya pasal 34 memuat ketentuan tentang kesejahteraan sosial dan jaminan sosial diman fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 1) dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (pasal 3).
Untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan diantara semua komponen bangsa, maka perbedaan itu harus disikapi sedemikian rupa sehingga terjalin keserasian hidup. Perbedaan itu seperti :
A. Perbedaan Ras
Dalam pasal 26 ayat 1 UUD 1945 tentang warga Negara dan penduduk, disebutkan bahwa yang menjadi warga Negara dan penduduk ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan UU sebagai warga Negara. Perbedaan ras yang ada hendaknya jangan dijadikan masalah yang mengancam disintegrasi bangsa. Sesungguhnya bangsa Indonesia selain masyarakat pribumi, terdiri dari banyak ras, misalnya:
1. Ras keturunan Tionghoa atau etnis Tionghoa
2. Ras keturunan Belanda atau etnis Belanda
3. Ras keturunan Arab atau etnis Arab
B. Perbedaan Agama
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk itu maka pemerintah membentuk lembaga keagamaan.
Lembaga keagamaan adalah suatu organisasi yang mengatur, mengurus, serta membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan. Adapun fungsi dari lembaga keagamaan adalah :
1. Tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan
2. Media menyampaikan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.
3. Wahana silahturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan
4. Tempat berdialog antara sesame anggota antarkelompok agama.
C. Perbedaan Gender
Gender adalah jenis kelamin manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk duduk di lembaga pemerintahan serta berbagai bidang kehidupan lainnya. Diskriminasi gender pada zaman dahulu sering terjadi di masyarakat, dikaitkan dengan kekuatan fisik, sifat, dan kemampuan. Saat ini diskriminasi gender sudah dapat dihilangkan dan perempuan memiliki akses yang sama dalam politik, social, dan ekonomi dengan laki-laki.
D. Perbedaan Golongan Sosial
Golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh cirri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas social. Golongan sosial juga dapat diartikan sekumpulan orang-orang yang berdasarkan atas beberapa hal yang merasa satu kesatuan hingga masing-masing anggota menumbuhkan dan mengidentifikasi diri sendiri, misalnya golongan wanita, golongan pria, golongan buruh, golongan pemuda, dan lain-lain. Di Indonesia terdapat berbagai golongan sosial. Setiap warga Negara Indonesia hendaknya menyadari bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga Negara, tanpa memandang dari golongan sosial mana ia berasal.
Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku. Sebagaimana kita ketahui, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman tetapi lebih merupakan anugerah. Untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan diantara semua komponen bangsa, maka perbedaan itu harus disikapi sedemikian rupa sehingga terjalin keserasian hidup. Kewarganegaraan Indonesia Kewarganegaraan Indonesia Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1946 Menurut Persetujuan Keewarganegaraan dalam KMB Menurut UU No.62 Tahun 1958 Menurut UU NO. 12 Tahun 2006 Menurut UUD 1945.
Dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia, Kedudukan warga negara pada dasarnya adalah sebagai pilar terwujudnya Negara. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain di dunia, pada dasarnya kedudukan warga negara bagi negara Indonesia diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan, yaitu :
1. UUD 1945
Dalam konteks UUD 1945, Kedudukan warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26 yaitu :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang warga Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesai.
3. Hal-hal mengenai warga negara penduduk di atur dengan UU.
2. UU No. 3 tahun 1946
Undang-undang No.3 ialah tentang warga negara dan penduduk negara adalah peraturan derivasi dibawah dibawah UU 1945 yang digunakan untuk menegakan kedudukan Negara RI dengan warga negaranya dan kedudukan penduduk negara RI.
3. UU No. 62 tahun 1958
UU No.62 tahun 1958 merupakan penyempurnaan dari UU tentang kewarga negaraan yang terdahulu. UU No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI merupakan produk hukum derivasi dari pasal 5 dan 144 UUD RI 1950 yang sampai saat ini masih berlaku dan tetap digunakan sebagai sumber hakum yang mengatur masalah kewarganegaraan di Indonesai setelah kurang lebih 48 tahun berlaku, dan saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi. Pernasalahan kewarganegaraan yang semakin kompleks ternyata tidak mampu ditampung oleh undang-undang ini.
4. UU No.12 tahun 2006
RUU Kewarganegaraan yang baru ini memuat beberapa subtansi dasar yang lebih revolusioner dan aspiratif, seperti :
1. Siapa yang mnjadi warga negara Indonesia
2. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia
3. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Ketentuan pidana
Dalam NKRI, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, agama dan pertahanan keamanan.
Berikut ini dijelaskan lebih lanjut wujud persamaan kedudukan warga negara di indonesia dalam berbagai bidang kehidupan.
1. Bidang ekonomi
Setiap individu memiliki kesamaan untuk melakukan usaha ekonomi seperti berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dsb. Untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidupnya.
2. Bidang budaya
Setiap warga negara mempunyai kesamaan hak dalam mengembangkan seni, misalnya berkreasi dalam seni tari, seni lukisseni musik seni pahat seni bangunan dsb.
3. Bidang politik
Setiap orang memiliki hak politik yang sama, yakni individu berhak memilih, menjadi anggota salah satu partai, atau mendirikan partai politik.
4. Bidang hukum
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, yakni berhak untuk mengadakan pembelaan, penuntutan, berperkara di depan pengadilan, dsb.
Berikut ini dijelaskan secara lebih rinci terntang persamaan kedudukan warga negara, dalam berbagai bidang kehidupan.
1. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian adanya hak asasi dalam bidang hukum dan politik.
2. Persamaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (ekonomi)
Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini memencarkan persamaan akan keadilan sosial dan kerakyatan. Ini berarti hak asasi ekonomi warga negara dijamin dan diatur pelaksanaanya.
3. Persamaan dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul (politik)
Pasal 28 E ayat (3) menetapkan warga negara dan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis dan memberi kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negaranya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang politik.
4. Persamaan dalam HAM
Dalam Bab X A tentang hak asai manusia dijelaskan secara tertulis bahwa negara memberikan dan mengakui persamaan setiap warga negara dalam menjalankan HAM. Mekanisme pelaksanaan HAM secara jelas ditetapkan melalui pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.
5. Persamaan dalam agama
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasar pasal ini tersurat jelas bahwa begara menjamin persamaan setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME dijalankan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
6. Persamaan dalam upaya pembelaan negara
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Lebih lanjut, pasal 30 UUD 1945 memuat ketentuan pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal tersebut secara jelas dapat kita ketahui bahwa negara memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang ingin membela Indonesia.
7. Pesamaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam masalah pendidikan dan kebudayaan. Kedua pasal ini menunjukan bahwa begitu konsen dan peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan warga negara Indonesia. Setiap warga negara mendapat porsi yang sama dalam kedua masalah ini.
8. Persamaan dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial
Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian dan kesejahteraan diatur dalam Bab XIV pasal 33 dan 34. pasal 33 mengatur masalah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Selanjutnya pasal 34 memuat ketentuan tentang kesejahteraan sosial dan jaminan sosial diman fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 1) dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (pasal 3).
Untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan diantara semua komponen bangsa, maka perbedaan itu harus disikapi sedemikian rupa sehingga terjalin keserasian hidup. Perbedaan itu seperti :
A. Perbedaan Ras
Dalam pasal 26 ayat 1 UUD 1945 tentang warga Negara dan penduduk, disebutkan bahwa yang menjadi warga Negara dan penduduk ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan UU sebagai warga Negara. Perbedaan ras yang ada hendaknya jangan dijadikan masalah yang mengancam disintegrasi bangsa. Sesungguhnya bangsa Indonesia selain masyarakat pribumi, terdiri dari banyak ras, misalnya:
1. Ras keturunan Tionghoa atau etnis Tionghoa
2. Ras keturunan Belanda atau etnis Belanda
3. Ras keturunan Arab atau etnis Arab
B. Perbedaan Agama
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk itu maka pemerintah membentuk lembaga keagamaan.
Lembaga keagamaan adalah suatu organisasi yang mengatur, mengurus, serta membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan. Adapun fungsi dari lembaga keagamaan adalah :
1. Tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan
2. Media menyampaikan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.
3. Wahana silahturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan
4. Tempat berdialog antara sesame anggota antarkelompok agama.
C. Perbedaan Gender
Gender adalah jenis kelamin manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk duduk di lembaga pemerintahan serta berbagai bidang kehidupan lainnya. Diskriminasi gender pada zaman dahulu sering terjadi di masyarakat, dikaitkan dengan kekuatan fisik, sifat, dan kemampuan. Saat ini diskriminasi gender sudah dapat dihilangkan dan perempuan memiliki akses yang sama dalam politik, social, dan ekonomi dengan laki-laki.
D. Perbedaan Golongan Sosial
Golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh cirri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas social. Golongan sosial juga dapat diartikan sekumpulan orang-orang yang berdasarkan atas beberapa hal yang merasa satu kesatuan hingga masing-masing anggota menumbuhkan dan mengidentifikasi diri sendiri, misalnya golongan wanita, golongan pria, golongan buruh, golongan pemuda, dan lain-lain. Di Indonesia terdapat berbagai golongan sosial. Setiap warga Negara Indonesia hendaknya menyadari bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga Negara, tanpa memandang dari golongan sosial mana ia berasal.
Review Buku Politik
MEMBONGKAR GURITA CIKEAS
Buku yang berjudul MEMBONGKAR GURITA CIKEAS ini ditulis oleh George Junus Aditjondro. Inilah ringkasan buku membongkar gurita cikeas.
“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus, rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY. Fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan. Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”.
Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Bibit S Ryanto dan Chandra M Hamzah – ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, hari Selasa, 15 September, dan ditahan oleh Mabes Polri, hari Kamis, 29 Oktober 2009. Barangkali, tanpa disadari oleh SBY sendiri, pernyataannya yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Century, bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama yang dalam bahasa awam menjadi populer dengan julukan drama cicak melawan buaya.
Memang, drama itu, yang begitu menyedot perhatian publik kepada tokoh Anggodo Widjojo, yang dijuluki “calon Kapolri” atau “Kapolri baru”, cukup sukses mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century, bank gagal yang mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,7 trilyun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jauh melebihi Rp 1,3 trilyun yang disetujui DPR‐RI. Selain merupakan tabir asap alias pengalih isu, penahanan Bibit dan Chandra oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK membongkar skandal Bank Century itu, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Soalnya, investigasi kasus Bank Century itu sudah didorong KPK (Batam Pos, 31 Agust 2009). Sedangkan BPK juga sedang meneliti pengikutsertaan dana publik di bank itu, atas permintaan DPR‐RI pra‐Pemilu 2009.
Dari berbagai pemberitaan di media massa dan internet, nama dua orang nasabah terbesar Bank Century telah muncul ke permukaan, yakni Hartati Mudaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerna, salah seorang penerus keluarga Sampoerna, yang menyimpan trilyunan rupiah di bank itu sejak 1998.
Sebelum Bank Century diambilalih oleh LPS, Boedi Sampoerna, seorang cucu pendiri pabrik rokok PT HM Sampoerna, Liem Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp Rp 1.895 milyar di bulan November 2008, sedangkan simpanan Hartati Murdaya sekitar Rp 321 milyar Keduanya sama‐sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Beberapa depositan kelas kakap lainnya adalah PTPN Jambi, Jamsostek, dan PT Sinar Mas. Boedi Sampoerna sendiri, masih sempat menyelamatkan sebagian depositonya senilai US$ 18 juta, berkat bantuan surat‐surat rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri waktu itu, Komjen (Pol) Susno Duadji, tanggal 7 dan 17 April 2009.
BANTUAN GRUP SAMPOERNA UNTUK HARIAN JURNAL
Apa relevansi informasi ini dengan keluarga Cikeas? Boedi Sampoerna ditengarai menjadi “salah seorang penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah koran” (Rusly 2009: 48). Ada juga yang mengatakan” Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional (Jurnas/Jurnal Nasional) yang menjadi corong politik Partai SBY” (Haque 2009). Dugaan itu tidak 100% salah, tapi kurang akurat. Untuk itu, kita harus mengenal figur‐figur keluarga Sampoerna yang memutar roda ekonomi keluarga itu, setelah penjualan 97% saham PT HM Sampoerna kepada maskapai transnasional AS, Altria Group, pemilik pabrik rokok AS, Philip Morris, di tahun 2005, seharga sekitar US$ 2 milyar atau Rp 18,5trilyun.
Liem Seng Tee, yang mendirikan pabrik rokok itu di tahun 1963 bersama istrinya, Tjiang Nio, mewariskan perusahaan itu kepada anaknya, Aga Sampoerna (Liem Swie Ling), yang lahir di Surabaya tahun 1915. Aga Sampoerna kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada dua orang anaknya, Boedi Sampoerna, yang lahir di Surabaya, tahun 1937, serta adiknya, Putera Sampoerna, yang lahir di Amsterdam, 13 Oktober 1947. Sesudah menjual pabrik rokoknya kepada Philip Morris, Putera menyerahkan pengelolaan perusahaan pada anak bungsunya, Michael Joseph Sampoerna, yang telah mengembangkan holding company keluarga yang baru, Sampoerna Strategic, ke berbagai bidang dan negara. Misalnya, membeli 20% saham perusahaan asuransi Israel, Harel Investment Ltd dan saham dalam kasino di London, dan berencana membuka sejuta hektar kelapa sawit di Sulawesi, berkongsi dengan kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, ipar Jusuf Kalla. Namun ada seorang kerabat Boedi dan Putera Sampoerna, yang tidak pernah memakai nama keluarga mereka. Namanya Sunaryo, seorang kolektor lukisan yang kaya raya, yang mengurusi pabrik kertas Esa Kertas milik keluarga Sampoerna di Singapura yang hampir bangkrut, dan sedang bermasalah dengan Bank Danamon. Menurut sumber‐sumber penulis, sejak pertama terbit tahun 2006, Sunaryo mengalirkan dana Grup Sampoerna ke PT Media Nusa Perdana, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta.
Perusahaan itu kini telah berkembang menjadi kelompok media cetak yang cukup besar, dengan harian Jurnal Bogor, majalah bulanan Arti, dan majalah dwimingguan Explo. Boleh jadi, dwimingguan ini merupakan sumber penghasilan utama perusahaan penerbitan ini, karena penuh iklan dari maskapai-maskapai migas dan alat‐alat berat penunjang eksplorasi migas dan mineral. Secara tidak langsung, dwi‐mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat – dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya – terhadap kebijakan‐kebijakan negara di bidang ESDM. Misalnya dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang tampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo. Pemimpin Umum harian Jurnas berturut‐turut dipegang oleh Asto Subroto (2006‐2007), Sonny (hanya beberapa bulan), dan N Syamsuddin Ch. Haesy (2007 sampai sekarang). Kedua pemimpin umum pertama bergelar Doktor dari IPB, dan termasuk pendiri Brighton Institute bersama SBY.
Selama tiga tahun pertama, ada dua orang fungsionaris PT Media Nusa Perdana yang diangkat oleh kelompok Sampoerna, yakni Ting Ananta Setiawan, sebagai Pemimpin Perusahaan, dan Rainerius Taufik sebagai Senior Finance Manager atau Manajer Utama Bisnis. Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Media Nusa Perdana, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakartam 5 Maret 2007, namanya tercantum sebagai Direktur merangkap pemilik dan penanggung jawab. Sementara itu, kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tidak dapat dihindarkan, dengan duduknya Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional dan majalah Arti, serta Wakil Ketua Dewan Redaksi di majalah Explo. Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnas, Ramadhan Pohon merangkap sebagai Direktur Opini Publik & Studi Partai Politik Blora Center, think tank Partai Demokrat yang mengantar SBY ke kursi presidennya yang pertama. Barangkali ini sebabnya, kalangan pengamat politik di Jakarta mencurigai bahwa dana kelompok Sampoerna juga mengalir ke Blora Center. Soalnya, sebelum Jurnas terbit, Blora Center menerbitkan tabloid dwi‐mingguan Kabinet, yang menyoroti kinerja anggota‐anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara itu, Ramadhan Pohan baru saja terpilih menjadi anggota DPR‐RI dari Fraksi Demokrat, mewakili Dapil VII Jawa Timur.
Kembali ke kelompok Jurnas dan hubungannya dengan Grup Sampoerna, di tahun 2008, Ting Ananta Setiawan mengundurkan diri darijabatan Pemimpin Perusahaan, yang kini dirangkap oleh Pemimpin Umum, N. Syamsuddin Haesy. Namun nama Ananta Setiawan tetap tercantum sebagai Pemimpin Perusahaan, sebagai konsekuensi dari SIUP PT Media Nusa Perdana. Mundurnya Ananta Setiawan secara de facto terjadi seiring dengan mengecilnya saham Sampoerna dalam perusahaan media itu, dan meningkatnya peranan Gatot Murdiantoro Suwondo sebagai pengawas keuangan perusahaan itu. Isteri Dirut BNI ini, dikabarkan masih kerabat Ny. Ani Yudhoyono. (Berapa besar dana yang telah disuntikkan Grup Sampoerna ke kelompok Jurnas? Menurut SIUP PT Media Nusa Perdana yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 5 Maret 2007, nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan itu sebesar Rp 3 milyar. Namun jumlah itu, hanya cukup untuk sebulan menerbitkan harian Jurnal Nasional, yang biaya cetak, gaji, dan biaya‐biaya lainnya kurang lebih Rp 2 milyar sebulan. Berarti biaya penerbitan tahun pertama (2006), sekitar Rp 24 milyar. Tahun kedua (2007), turun menjadi sekitar Rp 20 milyar, setelah koran dan majalah‐majalah terbitan PT Media Nusa Perdana mulai menarik langganan dan iklan.
Tahun ketiga (2008), sekitar Rp 18 milyar, dan tahun keempat (2009) sekitar Rp 15 milyar. Berarti kelompok media cetak ini telah menyedot modal sekitar Rp 90 milyar, mengingat Jurnal Bogor menyewa kantor sendiri di Bogor, dan punya rencana untuk berdiri sendiri, dengan perusahaan penerbitan sendiri. Selain biaya cetak yang tinggi untuk seluruh Grup Jurnas, pos gaji wartawan kelompok media ini tergolong cukup tinggi. Gaji pertama wartawan Jurnas tahun 2006 mencapai Rp 2,5 juta sebulan, tiga kali lipat gaji wartawan baru Jawa Pos Group. Kecurigaan masyarakat bahwa keluarga Sampoerna tidak hanya menanam modal di kelompok media Jurnal Nasional, tapi juga di simpul-simpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat Bank Century, bukan tidak berdasar. Soalnya, Laporan Keuangan PT Bank Century Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal‐Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan fihak ketiga sebesar Rp 5,7 trilyun. Selain itu, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus PT Bank Century Tbk tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar US$ 18 juta – atau sekitar Rp 150 milyar ‐‐ dengan dana yang berasal dari Penempatan Modal Sementara LPS.
Buku yang berjudul MEMBONGKAR GURITA CIKEAS ini ditulis oleh George Junus Aditjondro. Inilah ringkasan buku membongkar gurita cikeas.
“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus, rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY. Fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan. Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”.
Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Bibit S Ryanto dan Chandra M Hamzah – ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, hari Selasa, 15 September, dan ditahan oleh Mabes Polri, hari Kamis, 29 Oktober 2009. Barangkali, tanpa disadari oleh SBY sendiri, pernyataannya yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Century, bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama yang dalam bahasa awam menjadi populer dengan julukan drama cicak melawan buaya.
Memang, drama itu, yang begitu menyedot perhatian publik kepada tokoh Anggodo Widjojo, yang dijuluki “calon Kapolri” atau “Kapolri baru”, cukup sukses mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century, bank gagal yang mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,7 trilyun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jauh melebihi Rp 1,3 trilyun yang disetujui DPR‐RI. Selain merupakan tabir asap alias pengalih isu, penahanan Bibit dan Chandra oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK membongkar skandal Bank Century itu, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Soalnya, investigasi kasus Bank Century itu sudah didorong KPK (Batam Pos, 31 Agust 2009). Sedangkan BPK juga sedang meneliti pengikutsertaan dana publik di bank itu, atas permintaan DPR‐RI pra‐Pemilu 2009.
Dari berbagai pemberitaan di media massa dan internet, nama dua orang nasabah terbesar Bank Century telah muncul ke permukaan, yakni Hartati Mudaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerna, salah seorang penerus keluarga Sampoerna, yang menyimpan trilyunan rupiah di bank itu sejak 1998.
Sebelum Bank Century diambilalih oleh LPS, Boedi Sampoerna, seorang cucu pendiri pabrik rokok PT HM Sampoerna, Liem Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp Rp 1.895 milyar di bulan November 2008, sedangkan simpanan Hartati Murdaya sekitar Rp 321 milyar Keduanya sama‐sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Beberapa depositan kelas kakap lainnya adalah PTPN Jambi, Jamsostek, dan PT Sinar Mas. Boedi Sampoerna sendiri, masih sempat menyelamatkan sebagian depositonya senilai US$ 18 juta, berkat bantuan surat‐surat rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri waktu itu, Komjen (Pol) Susno Duadji, tanggal 7 dan 17 April 2009.
BANTUAN GRUP SAMPOERNA UNTUK HARIAN JURNAL
Apa relevansi informasi ini dengan keluarga Cikeas? Boedi Sampoerna ditengarai menjadi “salah seorang penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah koran” (Rusly 2009: 48). Ada juga yang mengatakan” Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional (Jurnas/Jurnal Nasional) yang menjadi corong politik Partai SBY” (Haque 2009). Dugaan itu tidak 100% salah, tapi kurang akurat. Untuk itu, kita harus mengenal figur‐figur keluarga Sampoerna yang memutar roda ekonomi keluarga itu, setelah penjualan 97% saham PT HM Sampoerna kepada maskapai transnasional AS, Altria Group, pemilik pabrik rokok AS, Philip Morris, di tahun 2005, seharga sekitar US$ 2 milyar atau Rp 18,5trilyun.
Liem Seng Tee, yang mendirikan pabrik rokok itu di tahun 1963 bersama istrinya, Tjiang Nio, mewariskan perusahaan itu kepada anaknya, Aga Sampoerna (Liem Swie Ling), yang lahir di Surabaya tahun 1915. Aga Sampoerna kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada dua orang anaknya, Boedi Sampoerna, yang lahir di Surabaya, tahun 1937, serta adiknya, Putera Sampoerna, yang lahir di Amsterdam, 13 Oktober 1947. Sesudah menjual pabrik rokoknya kepada Philip Morris, Putera menyerahkan pengelolaan perusahaan pada anak bungsunya, Michael Joseph Sampoerna, yang telah mengembangkan holding company keluarga yang baru, Sampoerna Strategic, ke berbagai bidang dan negara. Misalnya, membeli 20% saham perusahaan asuransi Israel, Harel Investment Ltd dan saham dalam kasino di London, dan berencana membuka sejuta hektar kelapa sawit di Sulawesi, berkongsi dengan kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, ipar Jusuf Kalla. Namun ada seorang kerabat Boedi dan Putera Sampoerna, yang tidak pernah memakai nama keluarga mereka. Namanya Sunaryo, seorang kolektor lukisan yang kaya raya, yang mengurusi pabrik kertas Esa Kertas milik keluarga Sampoerna di Singapura yang hampir bangkrut, dan sedang bermasalah dengan Bank Danamon. Menurut sumber‐sumber penulis, sejak pertama terbit tahun 2006, Sunaryo mengalirkan dana Grup Sampoerna ke PT Media Nusa Perdana, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta.
Perusahaan itu kini telah berkembang menjadi kelompok media cetak yang cukup besar, dengan harian Jurnal Bogor, majalah bulanan Arti, dan majalah dwimingguan Explo. Boleh jadi, dwimingguan ini merupakan sumber penghasilan utama perusahaan penerbitan ini, karena penuh iklan dari maskapai-maskapai migas dan alat‐alat berat penunjang eksplorasi migas dan mineral. Secara tidak langsung, dwi‐mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat – dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya – terhadap kebijakan‐kebijakan negara di bidang ESDM. Misalnya dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang tampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo. Pemimpin Umum harian Jurnas berturut‐turut dipegang oleh Asto Subroto (2006‐2007), Sonny (hanya beberapa bulan), dan N Syamsuddin Ch. Haesy (2007 sampai sekarang). Kedua pemimpin umum pertama bergelar Doktor dari IPB, dan termasuk pendiri Brighton Institute bersama SBY.
Selama tiga tahun pertama, ada dua orang fungsionaris PT Media Nusa Perdana yang diangkat oleh kelompok Sampoerna, yakni Ting Ananta Setiawan, sebagai Pemimpin Perusahaan, dan Rainerius Taufik sebagai Senior Finance Manager atau Manajer Utama Bisnis. Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Media Nusa Perdana, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakartam 5 Maret 2007, namanya tercantum sebagai Direktur merangkap pemilik dan penanggung jawab. Sementara itu, kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tidak dapat dihindarkan, dengan duduknya Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional dan majalah Arti, serta Wakil Ketua Dewan Redaksi di majalah Explo. Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnas, Ramadhan Pohon merangkap sebagai Direktur Opini Publik & Studi Partai Politik Blora Center, think tank Partai Demokrat yang mengantar SBY ke kursi presidennya yang pertama. Barangkali ini sebabnya, kalangan pengamat politik di Jakarta mencurigai bahwa dana kelompok Sampoerna juga mengalir ke Blora Center. Soalnya, sebelum Jurnas terbit, Blora Center menerbitkan tabloid dwi‐mingguan Kabinet, yang menyoroti kinerja anggota‐anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara itu, Ramadhan Pohan baru saja terpilih menjadi anggota DPR‐RI dari Fraksi Demokrat, mewakili Dapil VII Jawa Timur.
Kembali ke kelompok Jurnas dan hubungannya dengan Grup Sampoerna, di tahun 2008, Ting Ananta Setiawan mengundurkan diri darijabatan Pemimpin Perusahaan, yang kini dirangkap oleh Pemimpin Umum, N. Syamsuddin Haesy. Namun nama Ananta Setiawan tetap tercantum sebagai Pemimpin Perusahaan, sebagai konsekuensi dari SIUP PT Media Nusa Perdana. Mundurnya Ananta Setiawan secara de facto terjadi seiring dengan mengecilnya saham Sampoerna dalam perusahaan media itu, dan meningkatnya peranan Gatot Murdiantoro Suwondo sebagai pengawas keuangan perusahaan itu. Isteri Dirut BNI ini, dikabarkan masih kerabat Ny. Ani Yudhoyono. (Berapa besar dana yang telah disuntikkan Grup Sampoerna ke kelompok Jurnas? Menurut SIUP PT Media Nusa Perdana yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 5 Maret 2007, nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan itu sebesar Rp 3 milyar. Namun jumlah itu, hanya cukup untuk sebulan menerbitkan harian Jurnal Nasional, yang biaya cetak, gaji, dan biaya‐biaya lainnya kurang lebih Rp 2 milyar sebulan. Berarti biaya penerbitan tahun pertama (2006), sekitar Rp 24 milyar. Tahun kedua (2007), turun menjadi sekitar Rp 20 milyar, setelah koran dan majalah‐majalah terbitan PT Media Nusa Perdana mulai menarik langganan dan iklan.
Tahun ketiga (2008), sekitar Rp 18 milyar, dan tahun keempat (2009) sekitar Rp 15 milyar. Berarti kelompok media cetak ini telah menyedot modal sekitar Rp 90 milyar, mengingat Jurnal Bogor menyewa kantor sendiri di Bogor, dan punya rencana untuk berdiri sendiri, dengan perusahaan penerbitan sendiri. Selain biaya cetak yang tinggi untuk seluruh Grup Jurnas, pos gaji wartawan kelompok media ini tergolong cukup tinggi. Gaji pertama wartawan Jurnas tahun 2006 mencapai Rp 2,5 juta sebulan, tiga kali lipat gaji wartawan baru Jawa Pos Group. Kecurigaan masyarakat bahwa keluarga Sampoerna tidak hanya menanam modal di kelompok media Jurnal Nasional, tapi juga di simpul-simpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat Bank Century, bukan tidak berdasar. Soalnya, Laporan Keuangan PT Bank Century Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal‐Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan fihak ketiga sebesar Rp 5,7 trilyun. Selain itu, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus PT Bank Century Tbk tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar US$ 18 juta – atau sekitar Rp 150 milyar ‐‐ dengan dana yang berasal dari Penempatan Modal Sementara LPS.
Dinamika Politik
DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA
Negara Indonesia telah mengalami beberapa masa politik yang ceritanya sangat panjang dari Orde lama, Orde baru, dan Orde reformasi. Di saat inilah berbagai sejarah mulai terukir. Inilah beberapa sejarah dari beberapa orde di Indonesia.
1. Pada Masa Orde Lama atau Periode Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)
Dengan UUD 1945 Bentuk negara Kesatuan Sistem pemerintahan Kabinet Presidensiil. Pada masa pemerintahan orde lama banyak terjadi penyimpangan terhadap alat pemersatu, jika bangsa Indonesia sudah bersatu maka Pancasila tidak berfungsi lagi, yang menurut PKI akan digantikan dengan faham komunisme.
Pancasila tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, lembaga negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Asas demokrasi menurut UUD 1945 yang seharusnya berdasarkan musyawarah mufakat diganti dengan demokrasi terpimpin yang berakibat terjadinya kultus individu. Pilar-pilar demokrasi dan kehidupan kepartaian serta legislatif menjadi lemah sedangkan keluasan eksekutif (presiden) menjadi sangat kuat sebagai contoh :
- DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan presiden karena tidak menyetujui RAPBN yang diajukan presiden dan sebagai gantinya presiden mengangkat DPR GR
- MPRS dan DPR GR yang seluruh anggotanya diangkat oleh presiden yang seharusnya berada diatas presiden tetapi selalu tunduk kepada presiden
- MPR mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup, yang dikukuhkan dalam Tap.MPRS No. III/MPRS/66 Puncak penyimpangan adalah terjadi G 30 S/PKI. Setelah G 30 S/PKI tewrjadi krisis politik, yaitu terjadinya instabilitas nasional juga adanya demonstrasi mahasiswa yang menuntut TRI TURA yaitu :
1. Bubarkan PKI
2. Bersihkan cabinet dwikora dari PKI.
3. Turunkan harga barang.
Dan pada akhirnya turunlah SUPER SEMAR pada tanggal 11 Maret 1966.
2. Pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)
Pemerintahan orde baru adalah pemerintahan yang menegakkan negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru lahir sejak dikeluarkan SUPER SEMAR, dari presiden Soekarno kepada Letjen. Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi keamanan, keselamatan rakyat, bangsa dan negara Kesatuan RI.
Dalam bidang ketatanegaraan banyak ditempuh upaya-upaya konstitusional. Penyelenggaraan Pemilu selama orde baru telah berlangsung sebanyak 6 kali sebagai berikut :
a. Pemilu I Berdasarkan UU No. 15/1969. Dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Diikuti oleh 10 OPP (Organisasi Peserta Politik) :
1. Partai Katolik
2. PSII
3. NU
4. Pramusi
5. Golkar
6. Parkindo
7. Murba
8. PNI
9. Perti
10. PKI
- Jumlah anggota DPR = 460 (360 dipilih lewat pemilu, 25 diangakat presiden, dan 75 diangkat ABRI).
- Anggota MPR 920 terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan.
- Presiden mempunyai hak mengangkat anggota DPR, ABRI tidak memilih tetapi diberi wakil di DPR
b. Pada pemilu ke 2 ini terjadi peleburan parpol yang seidologi :
- PPP berdiri pada tanggal 5 Januari 1973, yang merupakan fusi dari NU, Parmusi, Perti dan PSII.
- PDI berdiri pada tanggal 10 Januari 1973, yang merupakan fusi dari PNI, IPKI, Murba, Partai Katolik dan Parkindo.
- Golkar berdiri pada tanggal 20 Oktober 1964, yang merupakan golongan fungsional yang terdiri dari buruh, pegawai, tani, pengusaha nasional, alim ulama, Angkatan 45 dan angkatan 1966.
Penyederhanaan OPP dari 9 parpol menjadi 2 parpol dan 1 Golkar dituangkan dalam UU No. 3/1975 dan harus berasaskan Pancasila (Asaa tunggal). Sejak pemilu tahun 1973 sampai pemilu tahun 1997 diikuti 3 OPP yaitu : PPP, PDI dan Golkar.
Selama pemilu orde baru, Golkar selalu memperoleh suara mayoritas (menang mutlak)
Pemilu 1971 Golkar 63,8%
Pemilu 1977 Golkar meraih 62,1%
Pemilu 1982 Golkar meraih 64,3%
Pemilu 1987 Golkar meraih 73,2%
Pemilu 1992 Golkar meraih 68,1%
Pemilu 1997 Golkar meraih 70,2%
Dengan kemenangan Golkar ini presiden Soeharto kedudukannya menjadi kuat. Untuk mempertahankan posisinya presiden Soehartao membangun kekuasaannya dengan 3 pilar utama yaitu : ABRI, Golkar dan birokrasi. Presiden Soeharto membatasi hak-hak politik rakyat dengan alasan stabilitas keamanan.Kontra DPR nyaris tak pernah ada sedangkan posisi yang kuat adalah eksekutif. Kebebasan pers selalu dibayang-bayangi oleh pencabutan SIUP. Pada masa pemerintahan presiden Soeharto banyak terjadi KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).
Pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita dan pembangunan sarana dan prasarana fisik, dengan meningkatnya pendapatan perkapita dan pembangunan sarana prasarana fisik, yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun pembangunan di bidang mental dan budaya-budaya terjadi kemerosotan. Sehingga terjadi KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang semakin meluas dan akhirnya terjadi krisis kepercayaan. Dalam bidang politik, krisis kepercayaan ini dibuktikan oleh maraknay unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, pelajar, LSM dan politisi yang menuntut presiden Soeharto mundur dan menyuarakan “Reformasi”. Karena presiden Soeharto sudah tidak mendapat dukungan rakyat akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto mengundurkan diri dan yang menggantikannya adalah wakil presiden B.J Habibie.
3. Periode Reformasi (21 Mei 1998 -Sekarang)
Dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.
Latar belakang
Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
• 19 Mei 1998
Soeharto berbicara di TV, menyatakan dia tidak akan turun dari jabatannya, tetapi menjanjikan pemilu baru akan dilaksanakan secepatnya.
Beberapa tokoh Muslim, termasuk Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, bertemu dengan Soeharto.
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Dilaporkan bentrokan terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya.
• 20 Mei 1998
Amien Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas, setelah 80.000 tentara bersiaga di kawasan Monas.
500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan, Bandung.
Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat, 22 Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru
Sebelas menteri kabinet mengundurkan diri, termasuk Ginandjar Kartasasmita, milyuner kayu Bob Hasan, dan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin.
• 21 Mei 1998
Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB.
Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia.
Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden.
Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.
• 22 Mei 1998
Habibie mengumumkan susunan “Kabinet Reformasi”.
Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.
Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya
Habibie
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.
Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999.
Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.
Abdurrahman Wahid
Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden.
Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. Sebelum SI, Gus Dur mengeluarkan dekrit pada tanggal 23 Juli 2001 jam 01:10 WIB.
Isi Dekrit :
1. Membekukan DPR dan MPR
2. Membekukan Partai Golkar (sambil menunggu keputusan MA)
3. Mengagendakan pemilu dalam 1 tahun mendatang
4. Pembentukan badan nasional untuk mengagendakan refomasi
Dekrit Gus Dur oleh MA dinyatakan tidak sah. Dalam SI 23 Juli 2001 presiden Gus Dur tidak hadir dan mendapat mosi tidak percaya dari MPR dan mandatnya dicabut. SI jugamengangkat Megawati sebagai presiden dari 23 Juli 2001 – 2004 sebagai wapresnya terpilih Hamzah Haz.
Megawati
Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno.
Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang ‘dingin’. Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden.
Susilo Bambang Yudhoyono
Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya. Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Karisma Yudhoyono berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Demokrat memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004, yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden.
Hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran I tanggal 5 Juli 2004 yang diikuti oleh 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden sebagai berikut :
1. Pasangan Wiranto – Solahudin Wahid 22,154% dengan jumlah suara 26.286.788
2. Psangan Megawati – Hasyim Musadi 26,605% dengan jumlah suara 17.392.931
3. Pasangan Amien Rais – Siswono Yudohusodo 14,658% dengan jumlah suara 17.392.931
4. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono –Yusuf Kalla 33,574% dengan jumlah suara 39.383.184
5. Pasangan Hamzah Haz – Agum Gumelar 3,009% dengan jumlah suara 3.569.861
Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, sesuai dengan pasal 66 ayat 2 UU No. 23/2003.
Maka kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut belum memenuhi syarat yang ditentukan UU. Karena belum memenuhi syarat yang ditentukan UU, maka diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden yang kedua kali yang mendapat suara mayoritas 1 dan 2. Dengan data suara diatas yang berhak untuk maju pemilu putaran ke dua yaitu:
1. Suara mayoritas 1 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Muhammad Yusuf Kalla, dengan prosentase perolehan 33,574%.
2. Suara mayoritas 2 pasangan Megawati Soekarno Putri – Hasyim Musadi, dengan prosentase perolehan 26,605%.
Pemilu putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004, yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Muh. Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 – 2009.
Di saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Muh. Yusuf Kalla dapat membuktikan janji mereka kepada rakyat seperti pemberantasan korupsi dan membenahi perekonomian Indonesia. Dan di saat pemerintahan SBY – JK berlangsung, beliau membuat suatu program yang dapat di gunakan untuk rakyat miskin yaitu memberikan BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) dan PNPM Mandiri yang dapat membuat rakyat dapat membuat usaha sendiri. Keberhasilan yang dilakukan oleh SBY membuat rakyat semakin percaya dengan beliau. Di tahun 2009, pemilu di adakan kembali. Di pemilu ini calon – calon presiden sudah sangat dikenal rakyat. Calon yang pertama adalah Megawati – Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah Letjen di panglima kostrad saat era Habibie. Tetapi beliau dicopot dari jabatannya. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono. Boediono adalah gubernur Bank Indonesia di era SBY. Kemudian yang ketiga adalah mantan wapres saat era SBY yaitu Jusuf Kalla – Wiranto. Wiranto adalah jendral dari ABRI saat era Soeharto dan Habibie.
Persaingan ketiga calon ini sangat ketat. Dari kampanye, janji, sosialisasi ke masyarakat sekitar, dll. Akhirnya pada tanggal 9 April 2009, pemilihan umum presiden dimulai. Setelah perhitungan, akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono kembali menjadi presiden dan wakil presiden. Setelah terpilih, SBY dan Boediono kembali memilih menteri dan melanjutkan program yang sudah dilakukan.
Tetapi berbagai macam masalah menghampiri pemerintahan SBY – Boediono. Banyak kasus korupsi yang sampai sekarang ini belum diselesaikan, masalah perekonomian Negara, aksi demo yang bertentangan dengan program pemerintah, dll. KPK yang bertugas sebagai pembrantas korupsi di awalnya, mereka dapat membrantas korupsi. Tapi lama – kelamaan, anggota KPK terjerat korupsi. Aksi terror yang meraja lela di Indonesia. Salah satu target terror yang di inginkan teroris adalah presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu apakah bersangkutan dengan politik atau hal lain. Selain itu, Wakil presiden, Boediono pun terjerat kasus Bank Century dan juga menteri keuangan Sri Mulyani. Tetapi meskipun begitu, pemerintahan sekarang mulai berbenah diri untuk melangkah lebih maju dan dapat membuat Indonesia lebih maju.
Negara Indonesia telah mengalami beberapa masa politik yang ceritanya sangat panjang dari Orde lama, Orde baru, dan Orde reformasi. Di saat inilah berbagai sejarah mulai terukir. Inilah beberapa sejarah dari beberapa orde di Indonesia.
1. Pada Masa Orde Lama atau Periode Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)
Dengan UUD 1945 Bentuk negara Kesatuan Sistem pemerintahan Kabinet Presidensiil. Pada masa pemerintahan orde lama banyak terjadi penyimpangan terhadap alat pemersatu, jika bangsa Indonesia sudah bersatu maka Pancasila tidak berfungsi lagi, yang menurut PKI akan digantikan dengan faham komunisme.
Pancasila tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, lembaga negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Asas demokrasi menurut UUD 1945 yang seharusnya berdasarkan musyawarah mufakat diganti dengan demokrasi terpimpin yang berakibat terjadinya kultus individu. Pilar-pilar demokrasi dan kehidupan kepartaian serta legislatif menjadi lemah sedangkan keluasan eksekutif (presiden) menjadi sangat kuat sebagai contoh :
- DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan presiden karena tidak menyetujui RAPBN yang diajukan presiden dan sebagai gantinya presiden mengangkat DPR GR
- MPRS dan DPR GR yang seluruh anggotanya diangkat oleh presiden yang seharusnya berada diatas presiden tetapi selalu tunduk kepada presiden
- MPR mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup, yang dikukuhkan dalam Tap.MPRS No. III/MPRS/66 Puncak penyimpangan adalah terjadi G 30 S/PKI. Setelah G 30 S/PKI tewrjadi krisis politik, yaitu terjadinya instabilitas nasional juga adanya demonstrasi mahasiswa yang menuntut TRI TURA yaitu :
1. Bubarkan PKI
2. Bersihkan cabinet dwikora dari PKI.
3. Turunkan harga barang.
Dan pada akhirnya turunlah SUPER SEMAR pada tanggal 11 Maret 1966.
2. Pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)
Pemerintahan orde baru adalah pemerintahan yang menegakkan negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru lahir sejak dikeluarkan SUPER SEMAR, dari presiden Soekarno kepada Letjen. Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi keamanan, keselamatan rakyat, bangsa dan negara Kesatuan RI.
Dalam bidang ketatanegaraan banyak ditempuh upaya-upaya konstitusional. Penyelenggaraan Pemilu selama orde baru telah berlangsung sebanyak 6 kali sebagai berikut :
a. Pemilu I Berdasarkan UU No. 15/1969. Dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Diikuti oleh 10 OPP (Organisasi Peserta Politik) :
1. Partai Katolik
2. PSII
3. NU
4. Pramusi
5. Golkar
6. Parkindo
7. Murba
8. PNI
9. Perti
10. PKI
- Jumlah anggota DPR = 460 (360 dipilih lewat pemilu, 25 diangakat presiden, dan 75 diangkat ABRI).
- Anggota MPR 920 terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan.
- Presiden mempunyai hak mengangkat anggota DPR, ABRI tidak memilih tetapi diberi wakil di DPR
b. Pada pemilu ke 2 ini terjadi peleburan parpol yang seidologi :
- PPP berdiri pada tanggal 5 Januari 1973, yang merupakan fusi dari NU, Parmusi, Perti dan PSII.
- PDI berdiri pada tanggal 10 Januari 1973, yang merupakan fusi dari PNI, IPKI, Murba, Partai Katolik dan Parkindo.
- Golkar berdiri pada tanggal 20 Oktober 1964, yang merupakan golongan fungsional yang terdiri dari buruh, pegawai, tani, pengusaha nasional, alim ulama, Angkatan 45 dan angkatan 1966.
Penyederhanaan OPP dari 9 parpol menjadi 2 parpol dan 1 Golkar dituangkan dalam UU No. 3/1975 dan harus berasaskan Pancasila (Asaa tunggal). Sejak pemilu tahun 1973 sampai pemilu tahun 1997 diikuti 3 OPP yaitu : PPP, PDI dan Golkar.
Selama pemilu orde baru, Golkar selalu memperoleh suara mayoritas (menang mutlak)
Pemilu 1971 Golkar 63,8%
Pemilu 1977 Golkar meraih 62,1%
Pemilu 1982 Golkar meraih 64,3%
Pemilu 1987 Golkar meraih 73,2%
Pemilu 1992 Golkar meraih 68,1%
Pemilu 1997 Golkar meraih 70,2%
Dengan kemenangan Golkar ini presiden Soeharto kedudukannya menjadi kuat. Untuk mempertahankan posisinya presiden Soehartao membangun kekuasaannya dengan 3 pilar utama yaitu : ABRI, Golkar dan birokrasi. Presiden Soeharto membatasi hak-hak politik rakyat dengan alasan stabilitas keamanan.Kontra DPR nyaris tak pernah ada sedangkan posisi yang kuat adalah eksekutif. Kebebasan pers selalu dibayang-bayangi oleh pencabutan SIUP. Pada masa pemerintahan presiden Soeharto banyak terjadi KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).
Pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita dan pembangunan sarana dan prasarana fisik, dengan meningkatnya pendapatan perkapita dan pembangunan sarana prasarana fisik, yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun pembangunan di bidang mental dan budaya-budaya terjadi kemerosotan. Sehingga terjadi KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang semakin meluas dan akhirnya terjadi krisis kepercayaan. Dalam bidang politik, krisis kepercayaan ini dibuktikan oleh maraknay unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, pelajar, LSM dan politisi yang menuntut presiden Soeharto mundur dan menyuarakan “Reformasi”. Karena presiden Soeharto sudah tidak mendapat dukungan rakyat akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto mengundurkan diri dan yang menggantikannya adalah wakil presiden B.J Habibie.
3. Periode Reformasi (21 Mei 1998 -Sekarang)
Dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.
Latar belakang
Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
• 19 Mei 1998
Soeharto berbicara di TV, menyatakan dia tidak akan turun dari jabatannya, tetapi menjanjikan pemilu baru akan dilaksanakan secepatnya.
Beberapa tokoh Muslim, termasuk Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, bertemu dengan Soeharto.
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Dilaporkan bentrokan terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya.
• 20 Mei 1998
Amien Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas, setelah 80.000 tentara bersiaga di kawasan Monas.
500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan, Bandung.
Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat, 22 Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru
Sebelas menteri kabinet mengundurkan diri, termasuk Ginandjar Kartasasmita, milyuner kayu Bob Hasan, dan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin.
• 21 Mei 1998
Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB.
Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia.
Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden.
Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.
• 22 Mei 1998
Habibie mengumumkan susunan “Kabinet Reformasi”.
Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.
Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya
Habibie
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.
Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999.
Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.
Abdurrahman Wahid
Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden.
Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. Sebelum SI, Gus Dur mengeluarkan dekrit pada tanggal 23 Juli 2001 jam 01:10 WIB.
Isi Dekrit :
1. Membekukan DPR dan MPR
2. Membekukan Partai Golkar (sambil menunggu keputusan MA)
3. Mengagendakan pemilu dalam 1 tahun mendatang
4. Pembentukan badan nasional untuk mengagendakan refomasi
Dekrit Gus Dur oleh MA dinyatakan tidak sah. Dalam SI 23 Juli 2001 presiden Gus Dur tidak hadir dan mendapat mosi tidak percaya dari MPR dan mandatnya dicabut. SI jugamengangkat Megawati sebagai presiden dari 23 Juli 2001 – 2004 sebagai wapresnya terpilih Hamzah Haz.
Megawati
Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno.
Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang ‘dingin’. Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden.
Susilo Bambang Yudhoyono
Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya. Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Karisma Yudhoyono berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Demokrat memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004, yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden.
Hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran I tanggal 5 Juli 2004 yang diikuti oleh 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden sebagai berikut :
1. Pasangan Wiranto – Solahudin Wahid 22,154% dengan jumlah suara 26.286.788
2. Psangan Megawati – Hasyim Musadi 26,605% dengan jumlah suara 17.392.931
3. Pasangan Amien Rais – Siswono Yudohusodo 14,658% dengan jumlah suara 17.392.931
4. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono –Yusuf Kalla 33,574% dengan jumlah suara 39.383.184
5. Pasangan Hamzah Haz – Agum Gumelar 3,009% dengan jumlah suara 3.569.861
Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, sesuai dengan pasal 66 ayat 2 UU No. 23/2003.
Maka kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut belum memenuhi syarat yang ditentukan UU. Karena belum memenuhi syarat yang ditentukan UU, maka diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden yang kedua kali yang mendapat suara mayoritas 1 dan 2. Dengan data suara diatas yang berhak untuk maju pemilu putaran ke dua yaitu:
1. Suara mayoritas 1 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Muhammad Yusuf Kalla, dengan prosentase perolehan 33,574%.
2. Suara mayoritas 2 pasangan Megawati Soekarno Putri – Hasyim Musadi, dengan prosentase perolehan 26,605%.
Pemilu putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004, yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Muh. Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 – 2009.
Di saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Muh. Yusuf Kalla dapat membuktikan janji mereka kepada rakyat seperti pemberantasan korupsi dan membenahi perekonomian Indonesia. Dan di saat pemerintahan SBY – JK berlangsung, beliau membuat suatu program yang dapat di gunakan untuk rakyat miskin yaitu memberikan BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) dan PNPM Mandiri yang dapat membuat rakyat dapat membuat usaha sendiri. Keberhasilan yang dilakukan oleh SBY membuat rakyat semakin percaya dengan beliau. Di tahun 2009, pemilu di adakan kembali. Di pemilu ini calon – calon presiden sudah sangat dikenal rakyat. Calon yang pertama adalah Megawati – Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah Letjen di panglima kostrad saat era Habibie. Tetapi beliau dicopot dari jabatannya. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono. Boediono adalah gubernur Bank Indonesia di era SBY. Kemudian yang ketiga adalah mantan wapres saat era SBY yaitu Jusuf Kalla – Wiranto. Wiranto adalah jendral dari ABRI saat era Soeharto dan Habibie.
Persaingan ketiga calon ini sangat ketat. Dari kampanye, janji, sosialisasi ke masyarakat sekitar, dll. Akhirnya pada tanggal 9 April 2009, pemilihan umum presiden dimulai. Setelah perhitungan, akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono kembali menjadi presiden dan wakil presiden. Setelah terpilih, SBY dan Boediono kembali memilih menteri dan melanjutkan program yang sudah dilakukan.
Tetapi berbagai macam masalah menghampiri pemerintahan SBY – Boediono. Banyak kasus korupsi yang sampai sekarang ini belum diselesaikan, masalah perekonomian Negara, aksi demo yang bertentangan dengan program pemerintah, dll. KPK yang bertugas sebagai pembrantas korupsi di awalnya, mereka dapat membrantas korupsi. Tapi lama – kelamaan, anggota KPK terjerat korupsi. Aksi terror yang meraja lela di Indonesia. Salah satu target terror yang di inginkan teroris adalah presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu apakah bersangkutan dengan politik atau hal lain. Selain itu, Wakil presiden, Boediono pun terjerat kasus Bank Century dan juga menteri keuangan Sri Mulyani. Tetapi meskipun begitu, pemerintahan sekarang mulai berbenah diri untuk melangkah lebih maju dan dapat membuat Indonesia lebih maju.
Rabu, 02 Juni 2010
Langganan:
Postingan (Atom)
